Yogyakarta, Rabu, 8 Juli 2026 – Koordinator Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK) Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (SPs USK), Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A., mendampingi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dalam kunjungan kerja ke Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Program Studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung implementasi Roadmap BRA 2026–2036.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kolaborasi strategis dalam penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan riset, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna mendukung agenda perdamaian dan reintegrasi berkelanjutan di Aceh. Dalam pertemuan, delegasi BRA memaparkan arah kebijakan Roadmap BRA 2026–2036 sekaligus membuka ruang diskusi mengenai berbagai bentuk dukungan akademik yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi.
Koordinator Prodi MDRK SPs USK menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kajian ilmiah, penelitian kolaboratif, dan pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab berbagai tantangan implementasi kebijakan perdamaian. Kehadiran Prodi MDRK SPs USK dalam kunjungan ini sekaligus memperkuat komitmen untuk terus membangun jejaring akademik dengan berbagai institusi nasional dalam bidang perdamaian dan resolusi konflik.
Dalam pertemuan bersama Sekolah Pascasarjana dan Prodi MPRK UGM, kedua belah pihak mendiskusikan peluang kerja sama yang meliputi penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah bersama, seminar dan konferensi, pengembangan kurikulum, pertukaran narasumber, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada isu-isu perdamaian, reintegrasi sosial, keadilan transisi, dan transformasi konflik.
Kunjungan ini juga menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara BRA, Prodi MDRK SPs USK, dan Prodi MPRK UGM sebagai pusat pengembangan keilmuan perdamaian di Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk mendukung pelaksanaan Roadmap BRA 2026–2036, sekaligus memperkuat pembangunan perdamaian yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil penelitian.
Melalui kemitraan yang erat antara pemerintah daerah dan institusi akademik, implementasi Roadmap BRA 2026–2036 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan kajian ilmiah, inovasi kebijakan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Comments are closed